Senin, 28 Agustus 2017


Dirlantas Polda Kepri Kombes Pol Asep Akbar, Kapolres Tanjung Pinang Akbp Ardiyanto Tedjo Baskoro dan M. Khoirul Amin, S.H., S.Kom.,M.Kom. ( SEO Polda Metro Jaya – Pencetus Skck online ) melakukan koordinasi persiapan kunjungan Menpan di Polda Kepri.
Rapat koordinasi itu untuk memantapkan launching inovasi berbasis IT dan lainnya yang ada di Polda Kepri. Salah satu yang akan di launching adalah SKCK Online.
Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Dirlantas Polda Kepri Kombes Pol Asep Akbar, didampingi Kapolres Tanjung Pinang AKBP Ardiyanto Tedjo Baskoro dan M. Khoirul Amin ( SEO Metro Jaya – Pencetus Skck online ) yang mana membawahi berbagai macam inovasi teknologi Di Polres Tanjungpinang.

Kapolres Tanjungpinang Lakukan Koordinasi Pra Launching Inovasi Polda Kepri

Read More

Rabu, 23 Agustus 2017


Kapolres Tanah Datar AKBP. Bayuaji Yudha Prajas, S.H patut bangga dengan kinerja anggotanya. Pasalnya, Polres Tanah Datar berhasil meraih trophy juara kedua pada lomba yang diadakan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Barat.

Satuan Lalu Lintas Polres Tanah Datar berhasil mengantongi 9300 berkas, mendekati perolehan dari Polres Padang yang merupakan juara pertama dalam lomba tersebut. Lomba yang diselenggarakan oleh Dirlantas Polda Sumbar tersebut memang diadakan dalam rangka bentuk kontribusi Polri dalam peningkatan perolehan pendapatan daerah di Provinsi Sumatera Barat.

Penyerahan trophy dilakukan di ruang pertemuan Dirlantas Polda Sumbar, dan diwakili oleh Ipda. Irwan dan Ipda. Gusmanto. Di sela acara, Bayuaji menyampaikan bahwa ini merupakan bukti keseriusan Polres Tanah Datar dalam mensukseskan semua program yang telah diagendakan oleh Polda Sumbar.

"Dengan seperti ini, kami membuktikan bahwa Polres Tanah Datar selalu siap dan serius dalam melaksanakan tugas", kaya Bayuaji. "Diharapkan ini juga dapat menjadi perhatian masyarakat Tanah Datar, agar lebih tertib dan taat peraturan berlalu lintas. Toh itu juga untuk keselamatan bersama", tambah pria yang memegang lisensi kemudi heli tersebut.

Polres Tanah Datar Torehkan Prestasi Dalam Lomba E-Tilang Polda Sumbar

Read More

Minggu, 20 Agustus 2017



Surabaya, -- Preman yang mengaku Debt Collector kembali lancarkan aksinya dikawasan Jl. Ir. Soekarno atau disebut Jalan Merr. CS Finance berkantor di jalan Ir. Soekarno, Surabaya telah melakukan pengambilan paksa unit motor, tanpa memperdulikan undang-undang Konsumen dan Fidusia.

Leasing CS Finance Surabaya telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyewa preman yang disebutnya Debt Collector, upaya ini untuk mengambil paksa motor pemilik konsumen ( PK ).

Dengan modus menggiring atau membujuk  pemilik motor diajak ke kantornya, setiba di kantor konsumen tersebut dikondisikan dengan meminjam kontak dan menanyakan sambil membujuk konsumen, begitu konsumen lengah motor pun di sembunyikan ke dalam gudang. Saat ditanya oleh pemilik motor " Sepeda motor nya disita karena tidak bayar " ujar salah satu debt collector.

Sangat disesalkan perbuatan Leasing CS Finance Jalan Ir. Soekarno Surabaya tidak memperdulikan peraturan undang-undang perbankan, juga Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/PMK 010/2012.

Kuat dugaan CS Finance tidak mendaftarkan unit motor-motornya ke Fidusia, padahal motor konsumen atau kreditur wajib di daftarkan ke Fidusia. Menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011, Dan satu-satunya pihak yang berhak menarik kendaraan kredit bermasalah adalah pihak pengadilan dan kepolisian, bukan Preman berkedok Debt Collector.

Sedangkan pihak Leasing harus tunduk kepada hukum indonesia, sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/PMK 010/2012 Tentang semua unit motor dan mobil harus mengikuti pendaftaran Fidusia yang mewajibkan leasing mendaftarkan jaminan fidusia paling lambat 30 hari sejak perjanjian kredit ditandatangani. Leasing yang tidak mendaftarkan jaminan tersebut terancam dibekukan usahanya, termasuk CS Finance terancam dibekukan ijinnya.

Banyaknya Debt Collector yang berkeliaran di Surabaya sudah sangat meresahkan masyarakat. Kali ini dialami oleh Moh Su'din (28 tahun) warga Madura, Selasa (15/08/2017).

Moh Su'din saat ditemui awak media mengatakan, Saya diberhentikan oleh 5 orang Debt Collector didepan Kantor CS Finance Jalan Ir. Soekarno. Lantas saya disuruh masuk kedalam Kantor CS Finance dan sepeda motornya saya kunci stir, Saya menyuruh saudara untuk menunggu sepeda motor diluar. Sesampainya didalam STNK diminta, Tidak saya kasihkan. Kemudian saya disuruh tanda tangan, Tapi saya menolak. " Tuturnya.

Fidusia umumnya dimasukkan dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor. Sebagai debitur membayar biaya jaminan fidusia tersebut. Tujuannya adalah kendaraan yang dikredit bebas dari penarikan debt collector. Banyak kasus yang terjadi pihak Leasing tidak mendaftarkan fidusia, namun memakai jasa preman dijadikan Debt Collector berbadan hukum PT.

Lanjutnya, " Saat didalam kantor sudah saya jelaskan bahwa sepeda motor ini saya pinjam, Kemudian saat saya keluar sepeda motornya tiba - tiba sudah ada didalam Kantor CS Finance, dan salah satu debt collector itu tanpa menunjukkan surat Fidusia langsung saja merampas motor itu dan memasukkan ke dalam gudang kantornya," Ungkap Moh Su'din.

Saat awak media mendatangi Kantor CS Finance bertemu bagian Remidial mengatakan, " Memang sepeda motornya ada disini sebagai titipan mas. Kebetulan saat kejadian saya ada di Madura, Saya tidak tau siapa yang menitipkan sepeda motor ini." Cetusnya.

Menambahkan, " Untuk masalah Komplain, Silahkan bapak datang langsung ke kantor Cabang terkait yaitu HR. Muhammad, Surabaya Barat. Kami siap bertanggung jawab, Kan sama - sama Cabang ", Tegasnya.

Dalam pemberitaan yang gencar terkait Debt Collector di media massa, Kapolres Sumenep AKBP H. Josep Ananta Pinora dengan sangat tegas memerintahkan kepada seluruh anggotanya agar menindak tegas Debt Collector yang sangat meresahkan masyarakat. " Bahkan jika para Debt Collector melawan agar Tembak ditempat ".

Apakah Polrestabes Surabaya juga akan mengambil sikap yang sama atau bahkan melepas setelah di pegang. Karena tersiar kabar bahwa Debt Collector yang telah di proses di Mapolrestabes telah dibebaskan oleh pengacaranya leasing. Tanpa diproses secara hukum. 

Kapolrestabes Surabaya Ambil Langkah Tegas Cegah Premanisme Debt Collector

Read More

Jumat, 18 Agustus 2017


Ujaran kebencian, HOAX, atau narasi yang bersifat negatif terhadap institusi kepolisian bukanlah hal yang baru saja terjadi. Jauh sebelum penggunaan media sosial marak dan berkembang, institusi kepolisian merupakan salah satu sasaran empuk untuk menjadi bahan pemberitaan negatif.
Sebagai aparat penegak hukum di sebuah negara, Polisi secara intens mendapatkan perlawanan dari pihak-pihak yang tidak suka, benci, atau bahkan menentang hukum yang berlaku di sebuah negara. Tidak hanya itu, kelompok masyarakat yang ‘trauma’ dengan perlakuan anggota kepolisian dalam menegakkan hukum, baik secara langsung ataupun tidak, menambah besarnya jumlah masyarakat yang akhirnya ‘benci’ kepada aparat kepolisian.
Dengan adanya perkembangan teknologi dan munculnya berbagai macam platform media sosial, para penyebar ujaran kebencian, HOAX, atau narasi negatif ini seolah memperoleh ‘fasilitas mewah’ dalam mengekspresikan kebencian yang mereka rasakan. Pihak kepolisian pun tidak jarang dibuat kelabakan dengan berbagai posting, atau muatan yang menyerang institusi penegak hukum tersebut, mulai dari pimpinan, anggota, bahkan institusi secara menyeluruh.
Pada pasal 2 UU Republik Indonesia tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia disebutkan bahwa, “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”
Hal ini dipertegas pada pasal 4 yang berbunyi, “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”
Jelas disebutkan bahwa fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintah negara yang dimana ditetapkan dengan UU yang memang berlaku di negara ini. Menyerang sebuah fungsi pemerintah, dalam bentuk apapun, yang sah serta dilindungi dan dibentuk oleh UU, sama halnya dengan melanggar UU atau hukum negara dan menyerang kedaulatan negara tersebut.
Lalu bagaimana seharusnya pihak Kepolisian bersikap saat dihadapkan secara nyata dengan serangan melalui dunia maya dengan berbagai hujatan, fitnah, ujaran kebencian, hoax dan berbagai narasi negatif yang terus dilontarkan dengan gencar? Mengapa hal itu bisa terjadi? Bukankah masyarakat membutuhkan polisi-polisi yang professional, modern dan terpercaya?
Menjawab pertanyaan tersebut, kita harus tahu bahwa saat ini ratusan akun media sosial dan situs yang menggunakan nama Polri tersebar di dunia maya. Baik akun yang memang resmi, atau ‘pernah resmi’ dan ditinggalkan, dan akun-akun yang tumpang-tindih. Banyaknya akun di media sosial ataupun portal milik kepolisian, disatu sisi memudahkan masyarakat yang memang mencari informasi mengenai kepolisian dari setiap daerah, namun disaat yang bersamaan juga menimbulkan kebingungan karena jumlah alamat yang beragam, dan bahkan dari satu satuan kerja bisa memiliki lebih dari satu akun. Selain itu, aroma persaingan juga terlihat jelas dalam muatan-muatan yang diunggah dan dipertontonkan kepada masyarakat. Masyarakat pun ‘terbelah’ dalam mengikuti akun-akun tersebut. Bersambung… ( Keep Calm, Fight Hoax bag 2 )
(Iwan saat ini adalah Pemerhati IT, Tinggal di Jakarta)*

" Keep Calm, Fight Hoax " Oleh Kang Iwan

Read More

Kamis, 17 Agustus 2017


Pelaku ujaran kebencian ( Hate Speech ) yang berinisial MK (56) meminta maaf atas perbuatan yang telah dilakukan nya kepada Walikota Tanjungpinang Bapak H. Lis Darmansyah, jumat (18/8) tengah malam.

MK sebelumnya pernah diberitakan telah ditangkap Sat Reskrim Polres Tanjungpinang kamis (17/8) siang , karena memposting kalimat penghinaan terhadap Presiden RI, mantan Presiden, Menkopolhukam, Pejabat Daerah, Anggota DPRD Kepri dan Tokoh masyarakat, kini meminta maaf di depan Walikota Tanjungpinang dengan diliput oleh beberapa media lokal di ruangan Tipiter Sat Reskrim Polres Tanjungpinang.


Pelaku ( kiri ) berjabat tangan dengan Walikota Tanjungpinang ( kanan )

Tidak hanya itu saja, MK juga memposting permohonan maaf melalui akun media sosial Facebook miliknya yang semula pernah digunakan untuk melakukan penghinaan.

Dalam penjelasan yang disampaikan oleh Walikota, secara pribadi saya sudah memaafkan akan kekhilafan yang sudah dilakukan MK, apalagi saya juga sudah cukup mengenal MK semenjak duduk di DPRD sebelum menjabat Walikota, selain itu MK adalah masyarakat kita, dan diharapkan kejadian ini tidak terulang lagi, serta berbesar hati, jelasnya.

Selain itu juga Walikota juga mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian dan khususnya Kapolres Tanjungpinang, karena sudah tanggap dan sigap dalam menanganinya, dalam hal ini saya meminta kepada Kapolres untuk dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

Kapolres Tanjungpinang AKBP Ardiyanto Tedjo Baskoro yang didampingi Kasat Reskrim AKP Andri Kurniawan, SIK juga menjelaskan, bahwa MK sudah mengakui kekhilafan nya dan meminta maaf secara langsung kepada Bapak Walikota, dan seluruh pihak yang dirugikan,disamping membuat pernyataan, MK juga sudah memposting permohonan maaf di akun Facebook miliknya, serta berjanji tidak akan mengulangi nya.

Apabila dikemudian hari, setelah penyelesaian perkara yang telah dilakukan pada saat ini MK melakukan perbuatan tindak pidana ataupun mengulangi perbuatannya kita akan melakukan penangkapan terhadap MK, tegasnya.

Kapolres Tanjungpinang Jadi Saksi Berdamainya Pelaku Hate Speech dan Walikota

Read More

Copyright © Informasi Polres | Designed With By Blogger Templates
Scroll To Top